 |
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion saat memimpin rapat paripurna. |
ORATOR.ID - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memimpin rapat paripurna agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA dan PPAS tahun anggaran 2027, di ruang sidang utama, Senin, (31/8/2026).
"Penyusunan anggaran masih mengacu terhadap angka awal tahun 2026, karena nilai pasti transfer dana pusat belum final," kata Muharlion, saat memimpin rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS 2027 itu.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS Gufron mengatakan berdasarkan dokumen Ringkasan Akun Pemerintah Kota Padang tahun anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,737 triliun.
 |
| Suasana rapat paripurna di DPRD Kota Padang. |
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah atau PAD direncanakan sebesar Rp1,155 triliun naik dari tahun sebelumnya Rp1,126 triliun sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1,581 triliun.
Ia menambahkan, secara struktur PAD memberikan kontribusi sekitar 42,22 persen terhadap total pendapatan daerah, sementara pendapatan transfer masih menyumbang sekitar 57,78 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Padang telah memiliki basis PAD yang cukup signifikan.
 |
| Sejumlah anggota dewan mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Padang. |
"Namun, dari perspektif kemandirian fiskal, kita belum boleh berpuas diri. Sebab, lebih dari separuh pendapatan Kota Padang masih bersumber dari transfer. Inilah persoalan struktural yang harus dibaca secara serius. Ketergantungan terhadap transfer bukan semata-mata persoalan besar-kecilnya angka transfer," ujarnya.
Juru Bicara Fraksi PAN Usmardi Thareb mengatakan belanja operasi naik sebesar Rp172 miliar lebih menjadi Rp2,640 triliun dari APBD 2026 yang mencapai Rp2,468 triliun. Belanja Modal turun menjadi Rp183,325 miliar dari APBD 2026 yang mencapai Rp220,939 miliar. Jadi berkurang Rp37,614 miliar.
"Belanja Tidak Terduga yang pada APBD 2026 senilai Rp8,318 miliar, pada PPAS 2027 turun menjadi Rp7 miliar. Silpa 2027 mencapai Rp93,400 miliar," ucapnya.
Ia menyebutkan, Fraksi PAN meminta Pemko Padang agar alokasi anggaran pada KUA PPAS Anggaran 2027 digunakan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Namun, yang lebih penting lagi, benar-benar mendukung penjabaran visi misi Walikota Padang dan progul yang sudah ditetapkan.
 |
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion saat rapat paripurna. |
"Dan seirama dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumbar sehingga tidak terjadi tumpah tindih anggaran tetapi saling mendukung. Dengan tepat sasaran, tepat waktu, seirama dengan progul, maka outputnya akan memberikan dampak positif kepada pembangunan kota Padang dan masyarakat kota Padang," ulasnya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Wahyu Hidayat mengatakan fraksinya menerima rancangan KUA-PPAS anggara 2027 tersebut, tetapi memberikan catatan, revisi prioritas belanja modal dan belanja tidak terduga, meminta TAPD menyusun peta jalan penurunan rasio belanja pegawai, dan meminta pemerintah kota menyiapkan rencana aksi PAD terukur.
"Fraksi Gerindra akan menggunakan seluruh instrumen koreksi paksa di tahap pembahasan Rancangan APBD mendatang. Tanpa komitmen tertulis dan terukur ini, persetujuan kami dianggap cacat moral," ucap Wahyu.
Rapat paripurna itu dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Butuh inovasi bersama DPRD agar program prioritas tetap berjalan Mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung terhadap APBN," kata Fadly.
 |
| Suasana rapat paripurna di DPRD Kota Padang. |
Selain rapat paripurna agenda tersebut, DPRD Padang juga menggagendakan rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan rapat paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun 2025/2026 sekaligus Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026/2027. (ADV)
