ORATOR.ID - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memimpin rapat paripurna Penyampaian Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2025, dan Penetapan Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD Padang, di ruang sidang utama, Sabtu, (6/6/2026) pagi.
"Kami akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mempercepat pembahasan Ranperda ini bersama OPD terkait. Semoga bisa ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Muharlion.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menerima laporan Pertanggung-jawaban Wali Kota terhadap APBD 2025 dari Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, saat rapat paripurna Penyampaian Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2025, di ruang sidang utama, Sabtu, (6/6/2026).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung-jawab.
"Kami berharap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2025 ini bisa dibahas dan diproses DPRD Kota Padang sesuai ketentuan, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda secara tepat waktu," ucap Maigus.
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi wakil ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar menerima laporan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, saat rapat paripurna Penyampaian Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2025, di ruang sidang utama, Sabtu, (6/6/2026). |
Ia menyampaikan, Pemko Padang sangat berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Amanah.
"Realisasi APBD 2025, pendapatan daerah mencapai Rp2,85 triliun atau 99,15 persen dari target Rp2,88 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp924,53 miliar atau 102,99 persen dari target Rp897,69 miliar," ucapnya.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, menyampaikan sambutan saat rapat paripurna Penyampaian Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2025, di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Sabtu, (6/6/2026).
Ia menyebutkan, Pemko Padang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumatra Barat.
"Perolehan WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014," ujar Maigus Nasir.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion saat memimpin rapat paripurna Penyampaian Wali Kota terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2025, di ruang sidang utama, Sabtu, (6/6/2026).
Maigus Nasir melanjutkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif berhasil menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
"Keberhasilan itu tidak terlepas dari komitmen dan kerja-sama antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan," pungkasnya. (ADV)
