 |
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, saat reses di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Kota Padang. |
ORATOR.ID - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melaksanakan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk menjemput aspirasi masyarakat. Agenda reses dilaksanakan pada 1 hingga 5 Mei 2026.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan persoalan infrastruktur seperti penanganan darurat banjir dan penyediaan jalur evakuasi alternatif merupakan hal yang sangat penting.
"Wilayah ini menjadi perhatian khusus karena termasuk daerah rawan bencana genangan air," kata Muharlion, saat melakukan reses di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Senin, (4/5/2026).
Ia menambahkan, selama ini akses utama masyarakat hanya terpaku pada Jalan DPR yang kondisinya sudah sangat padat, terutama bagi warga yang hendak menuju pusat pemerintahan.
"Alternatif jalan lain adalah Jalan Heler menghubungkan akses hingga ke Bypass Aia Pacah, apabila jalur tersebut diperbaiki dan dibangun jembatan, ini akan sangat mengurai kemacetan sekaligus menjadi jalur evakuasi yang efektif," sebutnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye saat reses di Perumahan Banda Gadang Permai, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye mengatakan fokus utama pembahasan adalah persoalan banjir yang masih menghantui warga pascabanjir bandang.
"Keluhan warga, setiap hujan setengah jam saja, air sudah masuk ke rumah warga. Oleh karena itu, kami ingin persoalan drainase ini segera ada solusi," sebut Aye, reses di Perumahan Banda Gadang Permai, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.
Pada reses itu, Mastilizal menghadirkan Dinas Perkim Kota Padang, pihak kelurahan, konsultan, serta Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif, agar solusi dapat segera dirumuskan di lapangan.
"Insyaallah, pengerjaan drainase di perumahan ini sudah bisa dimulai pada akhir Juni. Warga supaya sabar dan mengedepankan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak guna mencapai solusi bersama," imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub menggelar reses di Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub menggelar reses di Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Minggu (3/5/2026). Osman pun meninjau aksi gotong royong masyarakat dalam rangka renovasi Pondok Tahfiz Masjid Raya Pasa Gadang.
"Kami meminta agar pengurus masjid secepatnya membuatkan proposal agar nanti dapat diperjuangkan melalui anggaran pokir di APBD Perubahan 2026 atau di 2027," ucap Osman Ayub, merespons permohonan renovasi dari pengurus masjid.
Ia mengungkapkan, semangat gotong royong warga Pasa Gadang patut diberikan apresiasi. Pembangunan fasilitas keagamaan ini merupakan wujud nyata sinergi yang baik antara inisiatif masyarakat dan dukungan dari legislatif.
"Momentum reses menjadi sarana strategis untuk menjemput langsung aspirasi ke tengah masyarakat," ulas Osman Ayub.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri reses di Musala Nurul Yaqin. di RW II Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubukbegalung, Kota Padang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri reses di RW II Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubukbegalung, Kota Padang. Pertemuan dilaksanakan di Musala Nurul Yaqin.
"Saya telah mencatat dan akan memperjuangkan aspirasi yang mendesak ini sesuai mekanisme yang berlaku, tentunya dengan berkoordinasi langsung bersama dinas terkait di Pemerintah Kota Padang," ujar Jupri.
Warga mengeluhkan kondisi jalan rusak dan berlubang, serta sistem drainase tersumbat sehingga memicu genangan air saat hujan lebat turun. Selain itu, keluhan warga padamnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik sepanjang jalan, dan keluhan lain.
"Reses ini adalah agenda rutin untuk mendengar langsung masukan masyarakat demi kemajuan Kota Padang," pungkas Jupri.
Gedung DPRD Kota Padang.
Pada reses tersebut pimpinan DPRD Kota Padang menerima aspirasi dan keluhan permasalahan infrastruktur dasar seperti penanggulangan banjir, perbaikan drainase, akses jalan darurat, hingga fasilitas umum mendominasi usulan dari masyarakat. (ADV)
