ORATOR.ID - DPRD Kota Padang memberikan rekomendasi strategis pada sejumlah sektor prioritas terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
"Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD," kata Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, saat Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2025 serta Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tersebut, di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass, Kecamatan Kuranji, Padang, Senin (6/4/2026).
Muharlion melanjutkan, DPRD Kota Padang berharap rekomendasi ini, bisa menjadi masukan konstruktif terhadap wali kota dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion berdiskusi dengan Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir saat Rapat Paripurna, Senin, (6/4/2026). |
"Perlu evaluasi independen untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien di RSUD dr. Rasidin. Selain itu, penurunan angka kematian ibu dan anak harus menjadi prioritas," ucap Muharlion, didampingi wakil ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub, serta Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD lainnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting pemerintah pota dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“LKPJ ini tidak hanya sekedar laporan kinerja tahunan saja, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya,” sebut Fadly, saat penyampaian LKPJ.
| Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan LKPJ 2025 saat Rapat Paripurna, Senin, (6/4/2026). |
Fadly menyampaikan sejumlah program pembangunan selama tahun 2025 belum sepenuhnya berjalan sempurna. Oleh karena itu, ia berharap dukungan dan masukan DPRD terus berlanjut demi perbaikan kinerja pemerintah kota.
"Pemerintah Kota Padang berkomitmen meningkatkan kualitas program pembangunan serta pelayanan publik agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat secara luas," tutur Fadly.
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi wakil ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub menerima laporan dari Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, saat Rapat Paripurna, Senin, (6/4/2026). |
Seluruh fraksi DPRD Kota Padang menyatakan menerima LKPJ Tahun 2025, pada Rapat Paripurna itu, Namun, masing-masing fraksi tetap memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Fraksi Partai NasDem mendorong penguatan penganggaran berbasis kinerja serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan dan digitalisasi layanan.
| Sejumlah Anggota DPRD Kota Padang mengikuti Rapat Paripurna, Senin, (6/4/2026). |
"Kami juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat," ujar Ketua Fraksi NasDem Argi Putra Finalo.
Fraksi PKS menyatakan pengawasan harus difokuskan pada sinkronisasi antara realisasi fiskal dan realitas di lapangan, karena ada jarak pembeda antara capaian administratif dengan fakta pelayanan publik.
"Adanya kesenjangan antara laporan administratif dan kondisi riil di lapangan," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rafdi.
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi wakil ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub, Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota saat Rapat Paripurna, Senin, (6/4/2026). |
Fraksi Gerindra mengingatkan Pemerintah Kota Padang tidak menjadikan LKPJ sebagai dokumen formal tahunan saja. Namun, harus menjadi perbaikan untuk kemajuan daerah.
"LKPJ ini harus menjadi seruan mendesat terhadap pemerintah kota supaya mengatasi keluhan masyarakat yang tertunda dan memastikan setiap rupiah anggaran berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” imbuh Ketua Fraksi Gerindra Wahyu Hidayat. (OID)