 |
| Suasana rapat Pansus DPRD Padang membahas LKPJ 2025. |
ORATOR.ID - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Padang mengelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.
Rapat pembahasan LKPJ ini dilaksanakan oleh Pansus I, II, III, dan IV, selama dua hari, Senin-Selasa, 30-31 Maret 2026, sebagai evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang, dan merumuskan rekomendasi strategis.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan hasil evaluasi LKPJ ini harus menjadi dasar peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terutama dalam merealisasikan program unggulan.
“OPD dituntut lebih kreatif dan maksimal meskipun dalam keterbatasan anggaran. Program unggulan yang belum tercapai pada 2025 harus bisa terwujudkan pada 2026," ucap Muharlion.
Suasana rapat Pansus DPRD Kota Padang membahas LKPJ 2025.
Muharlion menyampaikan sejumlah kendala teknis yang ditemukan di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan oleh rekanan hingga kendala distribusi akibat bencana.
“Kami menemukan ada pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu hingga dikenakan denda. Ini harus menjadi evaluasi agar ke depan lebih baik,” sebutnya.
Ketua Pansus I DPRD Kota Padang Usmardi Thareb mengatakan hasil pertemuan dengan sejumlah mitra kerja, seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Pertanahan, masih ada ditemukan capaian belum optimal.
Ia menambahkan, pihaknya akan memberikan rekomendasi agar segala kekurangan dapat diperbaiki. LKPJ tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Kegiatan pada umumnya belum mencapai 100 persen, termasuk penyerapan anggaran yang belum sesuai. Oleh karena itu, kami berharap ada perbaikan di masa mendatang,” kata Usmardi.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion.
Ketua Pansus II DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya mengatakan Perumda Air Minum Kota Padang dan Perusahaan Umum Daerah (PSM) harus meningkatkan layanan dan efisiensi.
Rahmad menambahkan efisiensi biaya sangat penting agar bisa memberikan manfaat lebih luas terhadap masyarakat, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi capaian Perumda Air Minum hampir 100 persen. Tapi, kami meminta penambahan pelanggan sekitar 2 persen per bulan serta penguatan mitigasi bencana,” ucap Rahmad.
"Kinerja PSM juga bagus karena sudah menghasilkan. Namun pelayanan harus terus ditingkatkan, salah satunya memperbanyak halte Trans Padang,” tuturnya.
Suasana Rapat Pansus DPRD Kota Padang pembahasan LKPJ 2025.
Sementara itu, Ketua Pansus III DPRD Kota Padang Helmi Moesim mengatakan ada kendala teknis yang berdampak terhadap keterlambatan pekerjaan, terutama saat terjadi bencana, sehingga harus dicarikan solusi agar tidak mengganggu kinerja.
"Kinerja OPD mitranya secara umum sudah cukup baik, bahkan realisasi fisik mencapai 100 persen. Rekomendasi akan kami sampaikan dalam rapat paripurna kepada wali kota,” ulas Helmi.
Ketua Pansus IV DPRD Kota Padang Iskandar mengatakan akan memfinalisasi kesimpulan setelah seluruh pembahasan dengan OPD rampung. Evaluasi difokuskan pada dampak nyata program terhadap masyarakat.
Rapat Pansus DPRD Kota Padang untuk membahas LKPJ 2025.
“Hasil realisasi rencana kerja dan anggaran cukup bagus, tetapi ada beberapa capaian yang belum terpenuhi dan perlu didukung data yang lebih akurat. Kami memastikan apakah rencana anggaran benar-benar terealisasi dengan baik dan apakah layanan kepada masyarakat sudah optimal,” pungkasnya. (ADV)
