 |
| Tangki Pertamina distribusikan BBM ke wilayah terpencil di Provinsi Aceh. |
ORATOR.ID - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas
mengatakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil, seperti di Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, meski infrastruktur jalan banyak terputus.
"Secara umum, pasokan BBM di provinsi tersebut dalam keadaan aman dan untuk wilayah terdampak. Sebanyak 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah beroperasi kembali," kata Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).
Provinsi Aceh saat ini diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual [tanpa barcode].
"Harapannya supaya masyarakat tidak panik buying, serta mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya sekaligus untuk menyalakan genset yang diberikan pemerintah sebagai penerangan sementara masyarakat,” ucapnya.
Wahyudi mengungkapkan upaya luar biasa PT Pertamina Group untuk menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh, terutama di daerah terdampak bencana.
“PT Pertamina Patra Niaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di aceh, terutama di wilayah terdampak bencana," ucapnya.
"Kami juga berupaya membantu memperlancar penyaluran BBM untuk masyarakat dan tentunya implementasinya sesuai dengan tata kelola sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) dan JBKP (Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan) berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pascabencana.
Wahyudi melanjutkan, akses ke Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih dalam perbaikan, menjadikan kapasitas armada mobil tangki yang dapat melewati jalan tersebut hanya sekitar 8 kiloliter (KL).
Ia menyampaikan telah meninjau lokasi hub suplai atau Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah.
"BBM yang dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL, dipindahkan [transfer] ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 KL," imbuhnya.
"Selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” ulasnya.
Wahyudi menjelaskan, kebutuhan BBM jenis biosolar di Provinsi Banda Aceh pada 2025 termasuk penanganan bencana alam, mencapai 428.324 Kiloliter (Kl).
Realisasi penyaluran Pertalite termasuk untuk kebencanaan mencapai 576.147 KL.
Selama bencana yang terjadi akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sebanyak 8 persen.
Namun secara nasional, realisasinya masih di bawah kuota yang ditetapkan yaitu antara 95 hingga 98 persen.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara Sunardi mengatakan pasokan BBM di Aceh dalam keadaan aman.
Integrated Terminal Lhokseumawe merupakan salah satu fasilitas terbesar yang mendistribusikan BBM ke wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan sekitarnya.
Kondisi stok saat ini Biosolar mencapai 5 hari, Pertalite 5,6 hari. Kondisi akan bertambah dengan akan datangnya kapal berisi BBM dalam waktu dekat.
Sunardi menyampaikan berkat skema distribusi estafet ini, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh tersebut berangsur membaik pasca bencana.
Di lokasi hub suplai BBM ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, saat ini dioperasikan 8 unit mobil 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil 8 KL untuk menyuplai 4 SPBU di Bener Meriah dan 4 SPBU di Aceh Tengah.
Jenis BBM yang dipasok adalah Biosolar dan Pertalite, yang merupakan BBM subsidi dan kompensasi negara, mengingat wilayah ini masuk dalam kategori area semi-3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Posisi saat ini dari kondisi normal, suplai kami sudah bisa mengcover untuk Bener Meriah sekitar 85 persen dari kebutuhan normal, sedangkan untuk yang Aceh Tengah itu sekitar 75 persen kebutuhan normal," sebutnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto juga mengapresiasi PT Pertamina Patra Niaga atas kerja keras dan kerja sama yang baik sehingga penyaluran BBM dapat dilaksanakan dengan baik melalui pelbagai moda transportasi seperti jalur udara dengan menggunakan pesawat hercules, kapal laut maupun darat.
Pemberian keringanan pembelian BBM yang diberikan BPH Migas selama masa tanggap darurat harus dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya.
“Keadaan di lapangan secara umum kami lihat kondisinya hampir pulih, meski akses jalan ada yang belum bisa dilewati. Mengenai keringanan yang diberikan dalam pembelian BBM, pada awal pemberlakuan telah dilakukan sosialisasi dan nanti sejalan berakhirnya masa tanggap darurat, juga perlu dilakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak kaget,” ungkap Baher, panggilan akrab Bambang Hermanto. (OID)
