 |
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion saat memimpin rapat paripurna di DPRD Kota Padang, Rabu, (12/11/2025) dengan agenda. jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD 2026, |
ORATOR.ID - DPRD Kota Padang akan menindaklanjuti Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD 2026, pada pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Pembahasan APBD 2026 ini supaya terselesaikan tepat waktu, DPRD dan Pemerintah Kota Padang terus berkoordinasi," kata Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD 2026 di ruang sidang utama, Rabu, (12/11/2025).
Ia melanjutkan, dalam pembahasan APBD 2026 program-program yang memberikan manfaat terhadap masyarakat, harus menjadi program prioritas utama.
 |
| Sejumlah Anggota DPRD Kota Padang mengikuti Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD 2026 di ruang sidang utama Rabu, (12/11/2026). |
"Salah satunya program BPJS gratis. Program prioritas tersebut harus dipastikan pendanaannya dalam APBD 2026, karena program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil," ucap Muharlion.
Ia menyebutkan, DPRD Kota Padang akan mendukung program prioritas tersebut dengan memperbesar alokasi anggaran. Program seragam sekolah gratis juga mesti dilanjutkan.
"Kurang lebih 60 ribu warga terlayani BPJS gratis pada 2025. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat sekitar 68 ribu. Seragam sekolah gratis juga punya manfaat terhadap masyarakat kurang mampu," bebernya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
 |
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Wali Kota Fadly Amran, saat rapat paripurna Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD 2026, di ruang sidang utama Rabu, (12/11/2025). |
"Proyeksi transfer dari pemerintah provinsi, realisasi pendapatan daerah tahun 2025, serta mempertimbangkan potensi realistis berbasiskan data dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber-sumber pendapatan daerah," kata Fadly.
Fadly menyampaikan, strategi belanja daerah dalam menyikapi penurunan pendapatan transfer ke daerah pada 2026 sebesar Rp345,8 miliar antara lain.
"Memprioritaskan alokasi belanja daerah, melakukan efisiensi serta refocusing belanja kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal masing-masing OPD," sebutnya.
 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran saat menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD 2026, pada rapat paripurna di DPRD Kota Padang, Rabu, (12/11/2025). |
Ia menyebutkan, pada Rancangan APBD 2026 disesuaikan dari rencana awal sebesar Rp81,4 miliar menjadi Rp65,9 millar, karena adanya rencana pembatalan pinjaman daerah.
"Selain itu, Pemerintah Kota Padang telah menghitung besaran pinjaman sesuai kapasitas fiskal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 75 tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD," pungkasnya. (ADV)
