 |
| Ketua DPRD Kota Padang Muharlion saat memimpin rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (24/11/2025). |
ORATOR.ID - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memimpin rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2026, di ruang sidang utama, Senin, (24/11/2025).
Muharlion didampingi wakil ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, Wali Kota Padang Fadly Amran, dan pejabat lainnya.
Masing-masing fraksi DPRD Kota Padang, saat rapat paripurna itu menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap APBD tahun 2026.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin, (24/11/2025).
Salah satu fraksi, yakni Fraksi PDIP-PPP memandang penyusunan APBD Kota Padang 2026 telah berjalan sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2003, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyrakat.
“APBD harus mampu memperkuat pelayanan publik, mengurangi ketimpangan, dan memastikan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, ” kata Ketua Fraksi PDIP dan PPP Wismar Panjaitan.
Pembahasan APBD tahun anggaran 2026 telah dilaksanakan melalui kerja kolektif Badan Anggaran bersama seluruh OPD terkait secara cermat dan sesuai tata tertib.
 |
| Ketua DPRD Kota Padang, didampingi wakil ketua, Wali Kota Padang Fadly Amran saat rapat paripurna, Senin, (24/11/2025). |
Dalam menetapkan sikap akhir fraksi kami berpedoman pada landasan yuridis, prinsip kemasalahatan umum, serta keberpihakan kepada masyarakat.
Bagi fraksi PDI Perjuangan–PPP, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota padang.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menerima laporan dari Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, saat rapat paripurna, Senin, (24/11/2025).
Fraksi PDI Perjuangan–PPP telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan bersama TAPD dan OPD, serta melaksanakan rapat internal untuk merumuskan sikap secara objektif.
Sebagai komitmen untuk menghadirkan APBD yang lebih berpihak kepada kepentingan warga dan memajukan kota padang secara berkelanjutan.
“Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, izinkan kami menyampaikan pandangan dan sikap akhir fraksi PDI Perjuangan–PPP, ” ucapnya.
Sejumlah Anggota DPRD Kota Padang saat mengikuti rapat paripurna Senin, (24/11/2025).
Ia menyampaikan, setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus menghadirkan manfaat nyata, terutama bagi rakyat kecil.
“Oleh karena itu, sepanjang proses pembahasan APBD 2026, fraksi kami secara konsisten menekankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat, ” pungkasnya. (ADV)
