 |
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi wakil ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar, memimpin rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (10/11/2025).
ORATOR.ID - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion memimpin rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (10/11/2025).
Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN menilai pemangkasan dari pusat tidak boleh menjadi halangan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam memberikan pelayanan maksimal.
Justru kebijakan pemerintah pusat itu harus dijadikan sebagai motivasi tambahan dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada.
Sejumlah Anggota DPRD Kota Padang mengikuti rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (10/11/2025).
APBD 2026 juga tetap harus memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana.
Fraksi PKB-UMMAT mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam Rancangan APBD ini. Namun, dengan catatan setiap kebijakan dan perubahan yang dilakukan didasarkan pada analisis yang mendalam, berorientasi pada hasil nyata, dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang.
Kebijakan APBD tidak hanya harus adaptif terhadap rancangan, tetapi juga harus mampu memberikan Solusi yang berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi Kota Padang.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi wakil ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar, dan Wali Kota Padang Fadly Amran saat rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (10/11/2025).
Salah satunya seperti, perlu strategi yang lebih agresif dalam menggali potensi PAD agar dapat mengurangi ketergantungan dan memastikan keberlanjutan pendanaan Pembangunan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemangkasan dana transfer dari pusat untuk 2026 mesti disikapi dengan arif bijaksana, agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat terealisasi dengan maksimal.
"Tentunya memang perlu kekreativitas dalam mengelola APBD pada 2026 mendatang," kata Fadly Amran usai memghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menerima dokumen dari salah seorang anggota fraksi
saat rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (10/11/2025). |
Pemko Padang akan menyampaikan tanggapan resmi pada rapat paripurna berikutnya, setelah mendengarkan pandangan umum fraksi ini.
"Mudah-mudahan dengan saran, masukan, dan pertanyaan ini dapat kami jadikan bahan untuk memberikan jawaban dari Pemko Padang nantinya," pungkas Fadly Amran.
Selain itu, pada rapat paripurna tersebut turut hadir wakil ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar, para anggota dewan, dan perangkat OPD. (ADV)
