 |
| Suasana Pansus IV DPRD Kota Padang membahas LKPJ tahun 2024, Jumat, (14/3/2025). |
ORATOR.ID - Panitia khusus (Pansus) IV DPRD Kota Padang, membahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) tahun 2024, bersama mitra kerja terkait, di gedung dewan itu, Jumat, (14/3/2025).
Pembahasan ini merupakan evaluasi kinerja pemerintah kota selama satu tahun terakhir, sekaligus menilai pencapaian visi dan misi kepemimpinan Wali Kota-Wakil Wali Kota, periode sebelumnya, Hendri Septa dan Ekos Albar.
Selain itu, pembahasan secara intensif ini sebagai langkah penting mempersiapkan kebijakan di bawah kepemimpinan Wali Kota- Wakil Wali Kota baru, Fadly Amran dan Maigus Nasir.
"Beberapa program memang telah berjalan secara baik, tetapi ada juga yang perlu mendapat perhatian lebih," kata Ketua Pansus IV DPRD Kota Padang, Iskandar.
 |
| Ketua Pansus IV DPRD Kota Padang, Iskandar, saat membahas LKPJ tahun 2024, Jumat, (14/3/2025). |
Ia menyampaikan, evaluasi ini merupakan kesempatan untuk merefleksikan janji-janji kampanye yang diusung selama periode sebelumnya.
"Evaluasi ini akan menjadi bahan penting bagi pemerintahan baru untuk mengoptimalkan kebijakan dalam lima tahun ke depan,” ucap Iskandar, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang,
Menurut Iskandar, kesejahteraan guru honorer menjadi isu utama, mengingat kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi tenaga pengajarnya.
 |
| Pembahasan LKPJ tahun 2024 oleh Pansus IV DPRD Kota Padang, berlangsung secara intensif, Jumat, (14/3/2025). |
DPRD Kota Padang berkomitmen memperjuangkan kenaikan gaji bagi guru honorer agar mereka lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya.
“Jangan sampai ada lagi guru honorer yang menerima gaji Rp250 ribu tiap bulan. Itu pun penerimaan gaji menunggu selama 3 sampai 4 bulan,” tuturnya.
Selain itu juga disebutkan sektor pariwisata harus mendapat perhatian serius, terutama menjelang libur lebaran yang diperkirakan akan mendatangkan banyak wisatawan.
 |
| Sejumlah mitra kerja mengikuti pembahasan LKPJ 2024, Jumat, (14/3/2025). |
DPRD menekankan perlunya peningkatan fasilitas wisata, seperti kebersihan, keamanan, serta labelisasi makanan di tempat-tempat wisata, agar para pengunjung merasa nyaman dan aman selama berada di Kota Padang.
“Jangan sampai ada lagi pungutan liar berseliweran di objek-objek wisata, harga kuliner yang terbilang mahal, itu semua harus diawasi dinas terkait agar wisatawan nyaman berwisata ke Kota Padang,” ungkap Iskandar.
Ia menyebutkan, meskipun pembahasan ini belum menghasilkan kesimpulan final, tetapi evaluasi ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan di Kota Padang.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, bukan hanya pencapaian angka semata,” tegasnya.
 |
| Unsur pimpinan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Padang. |
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan, Pemerintah Kota Padang harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparans, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
"Setiap pengelola keuangan daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada masyarakat dan DPRD, sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutur Muharlion, yang juga Koordinator Pansus IV.
Anggota Pansus IV, Muhammad Khalidi Al Khair, menyampaikan, meskipun banyak pencapaian positif, tetapi masih ada beberapa catatan penting yang perlu dievaluasi oleh Pemko Padang. (ADV)
