 |
| Rahmat Saleh, Anggota DPR RI, Komisi II. |
ORATOR.ID - Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mengingatkan kepala derah yang baru dilantik supaya mengutamakan inovasi dalam melaksanakan pemerintahan.
"Inovasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan, terutama terkait efisiensi anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah," kata Rahmat, melalui rilis, Kamis, (20/2/2025).
Ia menyampaikan, hingga kini, tidak ada satu pun dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang memiliki kemandirian fiskal.
"Dari total APBD Sumatera Barat sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak mencapai Rp2 triliun," sebut Rahmat.
Ia menyebutkan, kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
"Pentingnya kapabilitas khusus yang harus dimiliki para kepala daerah, dalam menghadapi kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi," ulasnya.
Ia menyebutkan empat hal utama yang menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan daerah.
Pertama, inovasi. "Jika hanya mengandalkan APBN, akan muncul berbagai kendala dalam kepemimpinan, terutama bagi mereka yang baru menjabat," kata Rahmat.
Ia menekankan inovasi sangat diperlukan agar daerah mampu mencari sumber pendanaan alternatif tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.
Kedua, kemampuan beradaptasi. Rahmat menjelaskan bahwa pola kepemimpinan Presiden Prabowo lebih sentralistik, yang terlihat dari proses pelantikan kepala daerah yang kini dilakukan langsung oleh presiden, bukan oleh gubernur.
"Hubungan emosional antara gubernur dan bupati/walikota semakin melemah, sehingga komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting," tuturnya.
Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat.
"Kepala daerah harus jeli. Presiden bahkan meneliti satu per satu program secara detail," imbuh Rahmat.
Ia menyebutkan, jika semangat efisiensi yang diterapkan di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Keempat, kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi. Rahmat menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak proaktif dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat bisa menghadapi risiko berkurangnya dana APBN untuk daerah mereka.
Dia mencontohkan proyek pembangunan ruas tol yang sempat dihentikan, tetapi berkat komunikasi intensif, proyek tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan.
"Jika kita tidak proaktif dan progresif, ke depan akan semakin sulit," bebernya.
Rahmat menambahkan bahwa kepala daerah perlu meninggalkan pola lama dan mulai beradaptasi dengan tantangan baru.
"Jika tidak, siap-siap untuk tertinggal," ulasnya. (OID)
