Kabidhumas Polda Jatim, Kombespol Dirmanto, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim, Anggota KPU Sumbar, Jons Manedi, Anggota KPU Sumbar, Jons Manedi, saat Studi Tiru JPS Anti Hoaks dan Anti Ujaran Kebencian, dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2024 di ruang Humas Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (29/5/2024).
ORATOR.ID - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur membentuk Komite Komunikasi Digital (KKD) untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Suasana kondusif terus diciptakan, terutama jelang Pilkada 2024.
"KKD ini terbentuk dengan harapan secara bersama-sama menolak penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian," kata Kabidhumas Polda Jatim, Kombespol Dirmanto, saat Studi Tiru JPS Anti Hoaks dan Anti Ujaran Kebencian, dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2024 di ruang Humas Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (29/5/2024).
Ia melanjutkan, KKD ini terbentuk berkolaborasi bersama Forkopimda Jatim dan Dinas Kominfo Jatim, serta berbagai organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat.
"Hoaks harus dikelola secara bijak, harus ada kolaborasi bersama berbagai pihak, sehingga kita secara bersama-sama bersepakat menolak hoaks dan ujaran kebencian yang diedarkan orang-orang tertentu," ucap Dirmanto.
Menurut Dirmanto, berkat koordinasi efektif yang dibangun dengan berbagai elemenkelompok tersebut, maka Pemilu 2024 di Jatim terselenggara secara baik dan lancar.
"Produksi hoaks yang beredar justru datang dari luar wilayah hukum Polda Jatim," ungkap Dirmanto, didampingi Kabag Dalops Biro Operasional Polda Jatim, AKBP Made Dhanu, dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jatim, AKBP M. Sinwan.
Dirmanto mengakhiri, tetap dan terus melakukan pengawasan serta melakukan pemantauan bersama anggota Komite Komunikasi Digital.
"Semoga dalam Pilkada serentak 2024 ini, kita berharap juga berjalan dengan baik. Kita harus membangun suasana kondusif di masyarakat, terutama jelang Pilkada ini," pungkasnya.
Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim, mengatakan, isu-isu negatif yang beredar di media-media sosial dan dibaca masyarakat, bila tidak ada yang menangkal atau meluruskan, maka isu itu akan menjadi sebuah kebenaran di tingkat masyarakat.
"Bayangkan, bila isu negatif (hoaks) itu disebarkan di media-media sosial, maka dalam hitungan detik akan tersebar luas," kata Mursalim.
Oleh sebab itu, sambung Mursalim, rombongan jurnalis Sumbar yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar (JPS), melakukan studi tiru ke Provinsi Jatim yang memiliki pemilih terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
"Kita berharap mendapatkan banyak informasi di Jatim, sehingga dapat menjadi masukan bagi pengelolaan hoaks dan ujaran kebencian dalam menghadapi Pilkada Sumbar 2024," sebut Mursalim.
Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, yang meyakini sebagai provinsi kedua besar di Indonesia, Jatim tentu memiliki dinamika yang beragam pula, khususnya dalam peredaran hoaks.
Anggota KPU Sumbar, Jons Manedi, mengatakan, hoaks akan menjadi gorengan luar biasa untuk menaikan calon tertentu pada Pilkada serentak 2024.
"Isu negatif apabila tidak ada counter (menangkal), akan menjadi isu yang positif. Politik identitas lumayan besar, ini akan menjadi gorengan juga," tutur Jons. (OID)
