Diskusi tangkal hoaks di KPU Jatim.
ORATOR.ID - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim, Nur Salam, mengatakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian, terutama pada masa Pemilu dan Pilkada.
"Kami memperkuat kemitraan dengan wartawan dan stakeholders lainnya, serta memperbanyak pengikut pada akun resmi media sosial KPU Jatim," kata Nur Salam, saat menjamu rombongan Jaringan Pemred Sumbar, Jurnalis Anti Hoaks dan Anti Ujaran Kebencian, di aula KPU Jatim, Kamis (30/5/2024).
Ia menyampaikan, masyarakat Jatim pengguna internet terbesar ke dua secara nasional, yakni 34,06 juta pengguna. Oleh sebab itu, pihaknya terus berupaya meminimalisasi dan menangkal hoaks Pemilu dan Pilkada 2024.
"Dari jumlah itu, 2.500 akun penyebar hoaks pemilu diblokir Polda Jatim," ungkap Nur Salam, didampingi Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini, serta jajarannya.
Menurut Nur Salam, KPU Jatim melakukan sembilan langkah strategis meminimalisasi hoaks, seperti membentuk Bakohumas, banyak menggelar sosialisasi non-budgeting.
"Kemudian, memanfaatkan media relations, media monitoring. Kita juga ada regulasi, perjanjian kerjasama dengan instansi terkait, bersinergi dengan stakeholder, bimtek kehumasan, dan evaluasi, serta pelaporan," bebernya.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sumbar, Jons Manedi, mengatakan, hoaks sangat mudah di produksi, karena banyak beredar di media sosial.
"Makanya kita lakukan studi ambil yang dilakukan oleh KPU Jatim untuk meminimalisasi peredaran hoaks menjelang Pilkada 2024," tutur Jons Manedi.
Ia menyampaikan, pemilih di Jatim terbanyak ke dua di Indonesia, dan penyebaran hoaks tentang kepemiluan bisa diredam langsung, baik dari Kominfo, Polda dan KPU Jatim.
"Berbeda dengan Sumbar, meski pemilih di Sumbar hanya 4 jutaan namun penyebaran hoaks cukup banyak. Bahkan, di Sumbar ada yang lanjut ke kepolisian," katanya.
Sementara itu, Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi, mengatakan, ancaman pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 adalah hoaks, dan ujaran kebencian.
"Oleh sebab itu, jurnalis jangan pernah mengutip informasi hoaks, dan jangan terjebak informasi hoaks akan meng-adjustment berita di medianya," tuturnya.
Toaik, sapaan akrab Adrian Tuswandi, menyebutkan, hoaks bahkan sudah menjadi bagian dari politik dan sulit dihilangkan. Pasalnya, pada era sebaran informasi yang begitu luas, tantangan utama yang dihadapi salah satunya adalah hoaks.
"Penyebaran hoaks tidak hanya menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sumber informasi termasuk pemerintah dan media resmi. Kami berharap kunjungan ini bisa mengidentifikasi dan mengecek kebenaran informasi," tutupnya.
Kepala Biro Adpim Pemerintah Provinsi Sumbar, Mursalim mengatakan, banyak sumber informasi hoaks pada media sosial, karena tidak ada penyaringan informasi.
"Masyarakat selaku penerima informasi haruslah bijak dan bisa memilah, mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar atau hoaks," pungkasnya. (OID)
