KPU akan Sanksi Peserta Pemilu jika tak Menyerahkan LADK sesuai Ketentuan

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban. Istimewa

ORATOR.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan sanksi terhadap partai politik (Parpol), apabila tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye  (LADK), sampai tenggat waktu yang ditentukan.

"Sanksinya pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Batas waktu penyerahan LADK, Minggu, 7 Januari 2024, pukul 23.59 WIB," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, Sabtu, (6/1/2024) malam

Menurut Ory Sativa Syakban, sanksi itu berdasarkan  pasal 338 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

"Kami (KPU Sumbar) berharap  peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk DPD  supaya mematuhi jadwal penyerahan LADK tersebut," ungkapnya.

Ia mengakhiri, penyerahan LADK berdasarkan PKPU pasal 51 nomor 18 tahun 2023 tentang Pelaporan Dana Kampanye. 

"Namun, KPU memberikan kesempatan perbaikan selama 5 hari, paling lambat 12 Januari 2024. Parpol telah menyelesaikan laporan pada 13 Januari 2024," tutupnya. (OID)